Sistem Zonasi Perlu Perhatikan Sekolah Terpencil

Sistem Zonasi Perlu Perhatikan Sekolah Terpencil

Pemerintah wilayah telah bersiap mengemban sistem zonasi (penzonaan) tahun depan.

Namun, pemerintah pusat diminta menyimak sekolah di distrik yang susah diakses. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat (Sumbar) Rasoki Lubis mengatakan, Sumbar telah bersiap guna implementasi penzonaan tahun depan.

Penzonaan ini urgen untuk menghilangkan adanya sekolah-sekolah favorit, sampai-sampai penzonaan memerlukan kepedulian seluruh pihak khususnya pemda guna menyukseskan pemerataan pendidikan. “Kita hendak semua sekolah ini bergandengan maju dan bergerak bareng untuk menambah mutu,” katanya ketika didatangi di Padang, Sumbar, kemarin.

Rasoki menjelaskan, penzonaan juga berfungsi untuk menambah kualitas guru, karena dengan penzonaan maka guru dapat mengajar atau melakukan pekerjaan di sekolah beda tanpa diberi batas jenjang sekolah.

Berdasarkan keterangan dari dia, guna pelaksanaannya di sekolah tidak akan susah asalkan ada sokongan positif dari pemerintah daerah. Jika pemerintah wilayah instruksikan guna melaksanakan, lanjut dia, maka sekolah bakal langsung laksanakan.

Berdasarkan keterangan dari Rasoki, pemerintah pusat mesti menyimak adanya hambatan implementasi penzonaan di wilayah sulit, laksana sulitnya akses dan terbatasnya sekolah di Kepulauan Mentawai.

Dia mengungkapkan, ciri khas wilayah di Mentawai tersebut berpulau-pulau sampai-sampai dalam satu pulau melulu ada satu SMP, kemudian SMA-nya terletak di kepulauan lain. Dia menjelaskan, di Mentawai terdapat 163 sekolah yang terdiri atas 117 sekolah SD, 30 SMP, 13 SMA, dan 3 jenjang SMK.

Jalan satu-satunya supaya siswa tidak kendala bersekolah ataupun melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi merupakan dengan membina sekolah berasrama atau sekolah satu atap. Rasoki mengungkapkan, motivasi anak-anak di Mentawai guna sekolah tersebut luar biasa.

Bahkan, terdapat anak yang rumahnya jauh dari sekolah membina gubuk-gubukan kecil dekat sekolah dari kayu dan bahan yang ada di dekat perkebunan. Mereka istirahat digubuk itu supaya bisa sekolah dan kembali sekali seminggu ke rumahnya.

“Dari satu pulau ke pulau lain, tersebut tidak terdapat kendaraan yang teratur (datang). Harus carter. Dan carter boat tersebut untuk 10 orang sekali jalan (biayanya) Rp1,5juta,” ungkap Rasoki.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan mengatakan, Pemerintah Kota Padang sudah memperhitungkan dana guna pembangunan sekolah baru di sebanyak penzonaan yang masih kelemahan SMP.

Di samping itu, lanjut dia, Pemkot Padang pun mengucurkan dana guna mengatasi kelemahan guru. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi Melfi Abra menyatakan pihaknya siap menjalankan sistem penzonaan.

Terkait dengan redistribusi guru, pun telah ada ketentuan wali kota yang mengaku setiap guru mesti siap dipindahkan. Bahkan, redistribusi ini tidak melulu berlaku guna guru, jelasnya, namun pun untuk kepala sekolah.

“Ada ketentuan wali kota yang mengaku bahwa guru mesti mau di pindahkan dari satu distrik ke distrik lain atau ke sekolah beda yang membutuhkan,” ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan pekan kemudian menyampaikan supaya sistem penzonaan benar-benar dapat dilakukan untuk peradaban dunia pendidikan. “Sistem zonasi bakal terus anda perkuat. Tahun depan terdapat 2.578 zona di semua Indonesia yang sudah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan,” jelasnya.

Muhadjir menyampaikan, nanti seluruh penanganan edukasi akan berbasis zona. Indonesia bukan satu-satunya negara yang merealisasikan sistem penzonaan di Asia Tenggara. Singapura sudah menerapkan tersebut sejak 12 tahun yang lalu.

http://jump.pagecs.net/https://www.pelajaran.co.id