Pengertian Otonomi Daerah

Pada pembahasan kali ini, kita akan mengkaji tentang Otonomi Daerah yang dalam hal ini mencakup fakta, tujuan, prinsip, prinsip, dan kebijakan undang-undang, agar lebih banyak lagi yang dapat melihatnya.

Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban suatu daerah otonom atas kepercayaan dan urusan rakyat serta kepentingannya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Otonomi kabupaten juga dilaksanakan untuk kabupaten itu sendiri dan juga untuk kepentingan kabupaten itu sendiri.

Arti linguistik dari “otonomi” adalah “mandiri” atau “mandiri”. Sedangkan “teritori” adalah “teritori” atau “lingkungan pemerintahan”. Yang dimaksud dengan “otonomi daerah” adalah “kewenangan atau kewenangan di wilayah atau wilayah utawaιέπει dan isinya untuk kepentingan daerah atau daerah itu”.

Pengertian yang lebih luas adalah kewenangan atau kekuasaan suatu daerah atau wilayah yang digunakan dan mencapai manfaat bagi daerah atau masyarakat itu sendiri karena keseimbangan ekonomi, politik, dan keuangan termasuk sosial, budaya, dan ideologis sesuai dengan adat istiadat dan tradisi daerah sekitarnya.

Sumber: www.blog.malavida.co.id

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian otonomi daerah, berbagai pendapat dari para ahli seperti:

Oleh F. Selamat Istianto
Otonomi daerah merupakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengatur rumah tangga daerah.

Menurut Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah adalah kebebasan atau kebebasan bukan non-kemerdekaan kecuali ada kebebasan atau kemandirian terbatas yang memberikan kesempatan untuk dipertimbangkan.

Menurut Syarif Saleh
Daerah otonom adalah hak dan pemerintahan di daerah itu sendiri merupakan hak yang berasal dari pemerintah pusat.

Oleh Benjamin Hoesein
Otonomi kabupaten dipimpin dan warga negara di wilayah suatu negara secara informal berada di luar pusat pemerintahan.

Oleh Philip Mahwood
Otonomi daerah adalah pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, keberadaannya sama sekali terpisah dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi sumber daya material dengan fungsi yang berbeda-beda.

Menurut Mariun
Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkannya mengambil inisiatif sendiri dalam rangka menata dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Daerah otonomi digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh Vincent Lemius
Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk membuat atau mengambil keputusan politik atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang dibutuhkan di daerah tetapi apa yang dibutuhkan di daerah, yang harus dilakukan untuk kepentingan nasional seperti yang tertuang dalam undang-undang yang lebih tinggi ”.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004
Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Hukum Dan Glosarium
Desentralisasi kewenangan untuk menjelaskan dan mengurus kepentingan rakyat dan menanyakannya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Encyclopedia Of Social Scince
Otonomi daerah adalah organisasi sosial untuk promosi diri dan kebebasan sejati.