IKADIN Dorong Pemerintah Revisi KUHP

IKADIN Dorong Pemerintah Revisi KUHP
IKADIN Dorong Pemerintah Revisi KUHP

IKADIN Dorong Pemerintah Revisi KUHP

IKADIN Dorong Pemerintah Revisi KUHP
IKADIN Dorong Pemerintah Revisi KUHP

BANDUNG (2/10) – Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

akan terus mendorong pemerintah merevisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP. Hal itu diungkapkan Ketua umum IKADIN Sutrisno di sela-sela Rakernas iKADIn di Bandung akhir pekan lalu.

“Itu kan buatan Belanda, banyak pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang, jadi harus direvisi” katanya. Menurut Sutrisno revisi itu juga menjadi tanggungjawab DPR sebagai lembaga legislasi.

“Memang sudah ada wacana sejak lama tetapi Saya tidak tahu

mengapa tertunda-tunda terus. Padahal KUHP kan menjadi landasan hukum pidana di Indonesia yang penting segera direvisi, kami malah usul itu dimasukan dalam prolegnas di DPR” jelasnya.

Selain mendorong revisi KUHP, Sutrisno mengatakan IKADIN juga terus berupaya melakukan reformasi para advokat.

“Kami tidak bisa menutup diri bahwa advokat juga rentan tergoda

dalam lingkaran mafia hukum dalam berperkara. Maka dari itu, organisasi ini harus menjadi benteng penghalang sekaligus pembina para advokat agar tidak menjadi mafia” pungkas Sutrisno. (Pun)

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/contoh-surat-kuasa-dan-fungsinya/