Disdik Jamin Pelaksanaan PPDB Di Kabupaten Bandung Sesuai Aturan

Disdik Jamin Pelaksanaan PPDB Di Kabupaten Bandung Sesuai Aturan
Disdik Jamin Pelaksanaan PPDB Di Kabupaten Bandung Sesuai Aturan

Disdik Jamin Pelaksanaan PPDB Di Kabupaten Bandung Sesuai Aturan

Disdik Jamin Pelaksanaan PPDB Di Kabupaten Bandung Sesuai Aturan
Disdik Jamin Pelaksanaan PPDB Di Kabupaten Bandung Sesuai Aturan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menjamin pelaksanaan PPDB (

Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2019 berjalan sesuai aturan termasuk soal zonasi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Juhana mengaku siap mengawal Permendikbud no 51 tahun 2018 dan surat edaran tentang pelaksanaan PPDB tersebut.

“Tiap tahunnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permen, dan ini merupakan tahun kedua diterbitkan terkait aturan zonasi itu,” katanya.

Sistem zonasi dalam PPDB diterapkan, lanjut Juhana, atas pertimbangan geografi, ekonomi, sosial dan budaya, juga sebagai upaya pemerataan jumlah peserta didik.

“Selain itu pula, sistim ini merupakan upaya untuk menghilangkan ‘negeri minded’

. Banyak yang beranggapan bahwa sekolah label negeri lebih baik dari swasta,” ujarnya.

Juhana berharap kepada para orangtua, agar tidak menanamkan pemikiran ‘sekolah favorit’ pada anak-anaknya. Sebab semua sekolah memiliki kurikulum yang sama.

“Guru di sekolah negeri maupun swasta juga telah menempuh pendidikan dan pelatihan yang sama. Pendidikan itu bukan melulu soal nilai dan prestasi akademik,” tegasnya.

Untuk memantau pelaksanaan PPDB, Juhana menjelaskan wilayahnya membagi 9 zona. Zona 1 (Margaasih, Margahayu, Kutawaringin, Katapang dan Soreang).

Kemudian Zona 2 (Rancabali, Pasirjambu dan Ciwidey); lalu Zona 3 (Cangkuang, Pameungpeuk,

Banjaran dan Arjasari); dan Zona 4 (Cimaung dan Pangalengan).

Berikutnya Zona 5 Dayeuhkolot, Bojong soang dan Baleendah; Zona 6 (Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi), Zona 7 (Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, dan Nagreg).

Sementara itu, Zona 8 (Solokanjeruk, Majalaya, Paseh dan Ibun), dan Zona 9 (Ciparay, Pacet, dan Kecamatan Kertasari).

“Untuk menghindari praktik jual-beli kursi, setiap sekolah wajib mengumumkan daya tampung. Aturan zonasi berlaku bila jumlah pendaftar melebihi daya tampung,” ucapnya.

 

Baca Juga :